Tuding Ormas Islam Selain Nu-Muhammadiyah Ingin Runtuhkan Nkri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Minta Maaf
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan hanya Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang merupakan ormas Islam pendiri bangsa Indonesia, sementara ormas Islam lainya justru ingin meruntuhkan Negara Kesatuan Republil Indonesia (NKRI).
Pernyataan Kapolri disampaikan di Pondok Pesantren milik KH. Ma'ruf Amin di program internal NU pada Februari 2017. Videonya gres jadi viral semenjak pekan lalu.
Atas tudingan Kapolri yang tak berdasar tersebut, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Tengku Zulkarnain mengirim surat terbuka yang ditujukan kepada Kapolri karena pidatonya yang dianggap rawan memicu konfik.
“Benar itu saya yang menuliskan pribadi dengan tangan saya. Saya sangat kecewa dan keberatan atas pidato Kapolri yang saya nilai provokatif, tidak mendidik, buta sejarah, tidak berkeadilan, dan rawan memicu konflik,” kata Tengku Zulkarnain.
"Nampaknya, bapak Kapolri sangat perlu berguru lagi wacana sejarah pergerakan dan usaha Indonesia. Sikap dan pengetahuan anda wacana hal ini sangat mengecewakan,” tulis dia dalam akun Facebooknya, Senin (29/1).
Dia menjelaskan, ada banyak ormas Islam di luar NU dan Muhammadiyah yang ikut berjuang mati matian melawan penjajah di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga Halmahera.
“Apa pak Kapolri pikir jikalau ketika itu hanya NU di Jawa Timur, dan Muhammadiyah di Yogjakarta dan sekitarnya yang berjuang memerdekakan NKRI, sementara wilayah Aceh hingga Maluku Ulama dan Umat Islam berpangku tangan tidak ikut berjuang, Kemerdekaan Indonesia sanggup tercapai,” sesalnya.
Zulkarnain meminta Kapolri segera meminta maaf kepada seluruh umat Islam yang telah teraskiti oleh pernyataanya.
Dikatakan Hamdan, bekerjsama pidato Kapolri itu berlangsung selama 26 menit. Ia menyayangkan justru video yang terpotong itulah yang menjadi viral. Sedangkan kepingan pidato Kapolri di video yang terpotong itu, disampaikan Tito ke Syarikat Islam, tidak sesuai dengan jiwa dan inti keseluruhan pidato tersebut.
Hamdan mengungkapkan, penjelasan Kapolri soal kelompok yang ingin merontokkan negara ini. Apa yang dimaksud Kapokri tersebut, ujar dia, yaitu terkait pembicaraan di pidato awal. Yaitu kelompok-kelompok takfiri yang sangat radikal.
Kapolri Minta Maaf
“Benar itu saya yang menuliskan pribadi dengan tangan saya. Saya sangat kecewa dan keberatan atas pidato Kapolri yang saya nilai provokatif, tidak mendidik, buta sejarah, tidak berkeadilan, dan rawan memicu konflik,” kata Tengku Zulkarnain.
"Nampaknya, bapak Kapolri sangat perlu berguru lagi wacana sejarah pergerakan dan usaha Indonesia. Sikap dan pengetahuan anda wacana hal ini sangat mengecewakan,” tulis dia dalam akun Facebooknya, Senin (29/1).
Dia menjelaskan, ada banyak ormas Islam di luar NU dan Muhammadiyah yang ikut berjuang mati matian melawan penjajah di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga Halmahera.
Di Jawa saja, sebutnya, sebelum Muhammadiyah dan NU lahir ada Syarikat Islam (SI), kemudian menjadi Syarikat Dagang Islam (SDI), dengan Tokoh pendiri HOS Cokroaminoto, guru besar bagi Bung Karno dan banyak tokoh pejuang lainnya.
“Di Jakarta tahun 1901 berdiri Jami’atul Khairat, didirikan oleh para ulama dan masyarakat keturunan Nasionalis Arab,” jelasnya.
Di Banten ada Mathla’ul Anwar yang telah berdiri tahun 1916 di Menes, bahkan 10 tahun sebelum NU berdiri, dan hanya 4 tahun sehabis Muhammadiyah, yang berdiri di Yogjakarta pada tahun 1912.
Di Banten ada Mathla’ul Anwar yang telah berdiri tahun 1916 di Menes, bahkan 10 tahun sebelum NU berdiri, dan hanya 4 tahun sehabis Muhammadiyah, yang berdiri di Yogjakarta pada tahun 1912.
"Dan Anda perlu tahu, ketika itu tidak ada satu pun anggota Muhammadiyah, apalagi anggota NU, yang berjuang demi rakyat Indonesia dan kemerdekaan Indonesia di wilayah Banten,” tegasnya.
Di Medan yang telah berdiri ormas Islam Al Washliyah. Saat itu para ulamanya berjuang angkat senjata melawan penjajah Belanda.
Di Medan yang telah berdiri ormas Islam Al Washliyah. Saat itu para ulamanya berjuang angkat senjata melawan penjajah Belanda.
Ada juga dari Aceh yang pada ketika itu berdiri Persatuan Ulama Aceh menuliskan fatwa Jihad melawan Penjajah Kafir Belanda dan menuliskan “Hikayat Perang Sabil”.
Di Sumatera Barat berdiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang dipelopori oleh Almarhum Syekh Sulaiman Arrasuli, Syekh Abbas Padang Lawas, Syekh Jamil Jaho, Syekh Sa’ad Mungka, Syekh Abdul Wahid, Padang Jopang, Suliki, Payakumbuh (kakek guru saya).
Di Sumatera Barat berdiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang dipelopori oleh Almarhum Syekh Sulaiman Arrasuli, Syekh Abbas Padang Lawas, Syekh Jamil Jaho, Syekh Sa’ad Mungka, Syekh Abdul Wahid, Padang Jopang, Suliki, Payakumbuh (kakek guru saya).
“Sudah sanggup dipastikan ketika itu belum ada anggota NU yang berjuang di sana,” terperinci dia.
Di Jawa Barat ada Persis, didirikan oleh Syekh A. Hassan Bandung, yang banyak membantu Bung Karno dan menginpirasi pemikiran beliau.
Di Jawa Barat ada Persis, didirikan oleh Syekh A. Hassan Bandung, yang banyak membantu Bung Karno dan menginpirasi pemikiran beliau.
Ada juga Persatuan Umat Islam (PUI). Di Lombok ada Nahdhatul Wathon yang didirikan oleh Tuan Guru Zainudddin, kakek dari Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB ketika ini.
“Apa pak Kapolri pikir jikalau ketika itu hanya NU di Jawa Timur, dan Muhammadiyah di Yogjakarta dan sekitarnya yang berjuang memerdekakan NKRI, sementara wilayah Aceh hingga Maluku Ulama dan Umat Islam berpangku tangan tidak ikut berjuang, Kemerdekaan Indonesia sanggup tercapai,” sesalnya.
Zulkarnain meminta Kapolri segera meminta maaf kepada seluruh umat Islam yang telah teraskiti oleh pernyataanya.
“Nggak perlu klarifikasi, yang penting minta maaf. Nggak perlu ngeles-ngeleslah. Sudah tersakiti umat Islam. cukup minta maaf,” demikian Zulkarnain.
SI Temui Kapolri
SI Temui Kapolri
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Syarikat Islam (SI) Hamdan Zoelva bersama jajaran pimpinan SI bertemu Kapolri untuk klarifikasi.
Dalam pertemuan tabayun Hamdan Zoelva dengan Tito Karnavian di rumah dinas Kapolri, dijelaskan maksud dari pernyataan Kapolri tersebut.
Dalam pertemuan tabayun Hamdan Zoelva dengan Tito Karnavian di rumah dinas Kapolri, dijelaskan maksud dari pernyataan Kapolri tersebut.
"Kami sudah meminta penjelasan wacana hal itu dan meminta kisah yang cukup lengkap wacana apa yang bekerjsama terjadi," kata Hamdan usai pertemuan SI dengan Kapolri, Rabu (31/1/2018).
Diakui dia, awalnya Syarikat Islam protes keras dengan pidato itu. Dan itu, dia sampaikan, ketika tabayun dengan Kapolri. "Kami sampaikan pribadi pernyataan pak Kapolri itu tidak benar," ujarnya.
Tetapi sehabis mendapat penjelasan dari Kapolri, Hamdan memahami tidak ada niatan dari Kapolri untuk mengenyampingkan adanya ormas ormas Islam yang lain.
Diakui dia, awalnya Syarikat Islam protes keras dengan pidato itu. Dan itu, dia sampaikan, ketika tabayun dengan Kapolri. "Kami sampaikan pribadi pernyataan pak Kapolri itu tidak benar," ujarnya.
Tetapi sehabis mendapat penjelasan dari Kapolri, Hamdan memahami tidak ada niatan dari Kapolri untuk mengenyampingkan adanya ormas ormas Islam yang lain.
"Kapolri tidak ada niatan itu. Dan Kapolri, tidak menganggap ormas ormas yang selain NU dan Muhammadiyah itu ingin merontokkan negara. Sama sekali pak Kapolri tidak ada bermaksud menyerupai itu," katanya.
Dikatakan Hamdan, bekerjsama pidato Kapolri itu berlangsung selama 26 menit. Ia menyayangkan justru video yang terpotong itulah yang menjadi viral. Sedangkan kepingan pidato Kapolri di video yang terpotong itu, disampaikan Tito ke Syarikat Islam, tidak sesuai dengan jiwa dan inti keseluruhan pidato tersebut.
Hamdan mengungkapkan, penjelasan Kapolri soal kelompok yang ingin merontokkan negara ini. Apa yang dimaksud Kapokri tersebut, ujar dia, yaitu terkait pembicaraan di pidato awal. Yaitu kelompok-kelompok takfiri yang sangat radikal.
Kapolri Minta Maaf
Kapolri sendiri menegaskan tak pernah berniat mendiskirminasi Ormas Islam di Indonesia. Dia mengatakan, video yang berisi pidatonya soal ormas di Indonesia sudah mengalami penyuntingan. Video yang beredar di media umum hanya dua menit dari total 26 menit pidato tersebut.
"Itu sebetulnya kata sambutan saya panjang 26 menit. Dipotong dua menit yang mungkin jikalau dicerna segitu saja menciptakan kurang nyaman," katanya.
Dia mengungkapkan, pidato tersebut dilakukan pada ketika gelaran Silaturahim dan Dialog Kebangsaan Ulama, Pengasuh Pondok Pesantren, Syuriah PCNU se-Banten, di Pesantren An-Nawawi, Tanara, Serang, Rabu (8/2/2017). Hal itu sudah ia konfirmasi kepada anak buahnya.
"Saya tanya staf, sebab saya tidak mengeluarkan pernyataan baru-baru ini. Ternyata itu tanggal 8 Februari 2017," imbuhnya.
Pihaknya pun sudah melaksanakan pertemuan dengan Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal konteks ucapan itu serta kronologinya secara rinci.
Tito juga memastikan, dirinya tidak melaksanakan diskriminasi terhadap ormas-ormas selain Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
"Itu sebetulnya kata sambutan saya panjang 26 menit. Dipotong dua menit yang mungkin jikalau dicerna segitu saja menciptakan kurang nyaman," katanya.
Dia mengungkapkan, pidato tersebut dilakukan pada ketika gelaran Silaturahim dan Dialog Kebangsaan Ulama, Pengasuh Pondok Pesantren, Syuriah PCNU se-Banten, di Pesantren An-Nawawi, Tanara, Serang, Rabu (8/2/2017). Hal itu sudah ia konfirmasi kepada anak buahnya.
"Saya tanya staf, sebab saya tidak mengeluarkan pernyataan baru-baru ini. Ternyata itu tanggal 8 Februari 2017," imbuhnya.
Pihaknya pun sudah melaksanakan pertemuan dengan Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal konteks ucapan itu serta kronologinya secara rinci.
Tito juga memastikan, dirinya tidak melaksanakan diskriminasi terhadap ormas-ormas selain Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
"Tidak ada niat dari saya, Kapolri, dan institusi Polisi Republik Indonesia untuk tidak membangun relasi dengan ormas Islam di luar NU dan Muhamadiyah," jelasnya. (Republika/CNNIndonesia).*
Posting Komentar untuk "Tuding Ormas Islam Selain Nu-Muhammadiyah Ingin Runtuhkan Nkri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Minta Maaf"