Sri Mulyani Ternyata Ekonom Kolonial

INTELEKTUAL Indonesia di masa usaha kemerdekaan murka besar waktu ada ekonom kolonial menyampaikan rakyat cukup hidup dengan biaya sebenggol sehari.

Sebenggol sama dengan 2,5 sen gulden sehari. Sangat jauh dari kelayakan hidup dikala itu. Apabila digambarkan dengan kesulitan hidup rakyat di lapisan bawah dikala ini, sama tertekannya.

Tertekan oleh harga-harga kebutuhan ibarat tarif listrik, kontrak rumah, uang bensin, ongkos angkutan umum, biaya pendidikan, dan sembako untuk makan sehari-hari.

Faktanya, dikala ini banyak rakyat di lapisan bawah yang tiga kali sehari hanya bisa makan mie instan sebagai pengisi perut anak-istri.

Hatta, Soekarno, dan lain-lain waktu itu murka sekali. Mereka protes. Soekarno contohnya menulis sebuah artikel berjudul:

Orang Indonesia Cukup Nafkahnya Sebenggol Sehari ?... ”

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merupakan ekonom neoliberal intinya mewarisi ciri ekonom kolonial. Ekonom yang tidak punya tenggang rasa dan tidak punya terobosan dalam usaha mengangkat kesejahteraan lebih banyak didominasi rakyat negeri ini.

Sebagai seorang intelek, Sri dianggap sudah tidak tahu malu meski bertubi-tubi dikritik atas kegagalan sejumlah kebijakannya. Sampai-sampai Profesor Anwar Nasution menyebut Sri sebagai 'Menteri Batok Kelapa', alasannya yakni 'piawai' dalam urusan mengutang ke pihak asing.

Di zaman Malaise, batok kelapa merupakan atribut tukang minta-minta. Yaitu orang yang lebih suka mengemis alasannya yakni kemalasan dan tiadanya kehendak memakai nalar pikiran secara mandiri.

Ada pun Ketua dewan perwakilan rakyat Bambang Soesatyo menyebut Sri Mulyani sebagai 'Sales Promotion Girl IMF Bank Dunia'. Istilah lain untuknya: High Cost Borrowing Operator, alasannya yakni untungkan investor surat utang dan selalu kasih bunga utang tinggi kepada para kreditor. Untuk ini Sri mendapat kebanggaan dari aneh dan aseng.

Sedangkan kepada rakyat kecil Sri Mulyani pungut pajak yang menginjak ala kolonial. Mulai dari pajak pecel lele, pajak lipstik, pajak tasbih, dan pajak produk-produk kecil lainnya.

Van Den Bosch juga ekonom kolonial. Datang ke sini alasannya yakni Belanda tekor tanggapan Perang Jawa (1825-1830) dan dibebani utang yang menumpuk.

Rakyat pribumi dipaksa tanam komoditi pangan ekspor. Gula, kopi, teh, dan sebagainya. Petani dipungut pajak, sehingga makin melarat. Tidak ubahnya hari ini.

Van Den Bosch dipuji Ratu. Sementara para bupati komparador pendukung tanam paksa dikasih hadiah dan naik pangkat. Saking girang dan biasa menjilat mereka menyebut Gubernur Jenderal Van Den Bosch dengan sebutan Eyang Romo.

Sri Mulyani juga bahagia dipuji asing. Padahal rakyat tidak pernah tahu apa prestasi dan keberpihakannya. Apa pengaruhnya terhadap kesejahteraan lebih banyak didominasi rakyat, dan peningkatan ekonomi nasional selama sekian tahun beliau hilir-mudik di kabinet.

Menteri Keuangan dengan ciri ekonom kolonial bila terus diawetkan bakal mempercepat kebangkrutan Indonesia. Kebijakannya hingga selesai zaman akan terus menjiplak Van Den Bosch atau Romusha, yang dalam versi kini IMF & World Bank.

Negeri dan bangsa ini butuh tokoh kognitariat (pekerja otak) dengan ciri kemampuan problem solver, patriot, dan berani membela kepentingan lebih banyak didominasi rakyat. Sebab soal-soal ekonomi ini problem fatal yang segera menyeret ke dalam kehancuran.

Perekonomian nasional yang makin rusak tak bisa diselesaikan dengan mindset kolonial, IMF & Bank Dunia, sehingga diharapkan terobosan.

Apalagi berlangsung di antara konflik geoekonomi global, di mana verbal sang naga merah siap mencaplok di belakang kita. (*)

Oleh: Arief Gunawan
Penulis yakni Wartawan Senior.
Sumber https://www.jarilangit.com