Partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Klaim Dukungan Tanpa Syarat, Tapi Minta Jatah Menteri

JARILANGIT.COM - Perebutan kursi menteri untuk pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin tengah menjadi sorotan publik. Apalagi, masing-masing partai pendukung sudah saling meminta agar mendapat kursi banyak.

Fenomena ini bahkan diulas dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) tadi malam, Selasa (9/7) dengan mengangkat tema “Rebutan Kursi, Rebutan Rezeki”.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon yang hadir sebagai narasumber sempat mengajukan protes pada Karni Ilyas selaku pembawa acara.

Pasalnya, tema tersebut tidak tepat bagi Gerindra yang berada di luar koalisi Jokowi-Maruf untuk berbicara. Sebab, Fadli memandang perebutan kursi terjadi hanya dalam lingkup parta-partai pendukung 01.

“Judulnya rebutan kursi, rebutan rezeki. Jadi yang berebut kursi dan merebut rejeki itu mungkin sekarang adalah partai-partai yang mengusung Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa Gerindra masih belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai posisi pasca pilpres.

Keputusan itu, sambung wakil ketua DPR tersebut, harus melalui pembicaraan dengan segenap struktural di partai berlambang kepala Garuda.

“Kemudian nanti disimpulkan bagaimana kita mengambil posisi,” pungkasnya. (rmo)

Klaim Tanpa Syarat, tapi Minta Jatah Menteri

Dukungan tanpa syarat yang diberikan partai koalisi pendukung capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin tampaknya tak berlaku lagi usai ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019. Sebab, satu per satu parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mulai berani menyebutkan jatah jumlah menteri kepada Jokowi.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), misalnya, melalui ketua umumnya, Muhaimin Iskandar mengatakan telah menyodorkan 10 nama untuk bisa dipilih Jokowi sebagai menterinya. Sementara Partai Nasional Demokrat (NasDem) tak mau kalah. Parpol besutan Surya Paloh ini menyodorkan 11 nama.

Golkar tampak malu-malu kucing menyebutkan jatah menteri yang diinginkannya. Namun, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, pada 5 Juni 2019, pernah menyampaikan bila partainya layak mendapatkan portofolio kabinet lebih banyak pada pemerintahan Jokowi periode kedua.

Di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini, ada tiga menteri dari Golkar, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Padahal saat menyatakan dukungannya kepada Jokowi untuk maju kembali di Pilpres 2019, partai-partai ini penuh percaya diri mengatakan mereka akan mendukung tanpa syarat dan tanpa jabatan yang diinginkan.

Partai NasDem, misalnya. Pada 13 Maret 2018, Sekretaris Jenderal NasDem, Johnny G Plate pernah mengatakan dukungan yang diberikan partainya kepada Jokowi tanpa syarat bahkan tanpa mahar.

Sementara PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi-Ma'ruf tak mau menyodorkan nama ke Jokowi. Namun, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu justru percaya diri bila Jokowi pasti akan memilih kader terbaiknya sebagai menteri.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan partainya belum pernah meminta jabatan.

“Tidak harus namanya meminta, tapi pasti diberikan yang terbaik,” ucap Eriko di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

PDIP, kata Eriko, merasa tidak ada masalah dengan permintaan menteri dari PKB dan Nasdem. Eriko menyatakan itu adalah hak dari masing-masing partai.

“Menurut rekan-rekan sendiri apa ada yang salah dengan permintaan itu? Kan, tidak ada yang salah boleh saja itu, kan, hak dari masing-masing partai," kata Eriko.

Namun sewajar-wajarnya permintaan itu, kata dia, belum tentu akan dikabulkan. Sebab, kata Eriko, hal itu menjadi hak prerogratif presiden. PDIP sendiri, kata dia, tidak akan mencampuri urusan permintaan partai lain.

"Itu sudah kami sepakati bersama bahwa memang Pak Presiden Jokowi punya hak prerogratif apalagi kami sebagai partai yang mengusung, seperti PDIP beliau sebagai kader utama, kader terbaik kami tentunya kami sangat men-support apa yang beliau putuskan dan apa pun soal putusan itu menurut kami beliau sebagai negawaran yang mempunyai suatu etika yang luar biasa selalu membicarakan hal itu juga dengan ketum termasuk dengan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Eriko. (tirto)



Sumber https://www.jarilangit.com